Make your own free website on Tripod.com

Berita Nasional

USKUP AMBON: HINDARI DARURAT MILITER

GloriaNet - Uskup Amboina, Mgr PC Mandagi meminta Penguasa Daerah Sipil (PDS) Maluku menghindari rencana pemberlakukan darurat militer di daerah tersebut.

"Hindarilah darurat militer, karena penyelesaian konflik di Maluku bukan dengan cara kekerasan atau tindakan refresif, tetapi hanya dengan jalan penegakan hukum secara adil, benar dan sungguh-sungguh, maka konflik ini akan berakhir damai," katanya kepada wartawan, di Maluku, sebagaimana dikutip Satunet.

Dengan demikian bila hal itu diimplementasikan secara benar dan sungguh-sungguh, katanya, maka perjanjian Maluku di Malino dapat merupakan hukum yang mengikat pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Dia juga mengingatkan, kalau pun pemberlakukan darurat militer diterima berarti terjadi pembohongan publik karena pihak pemerintah pusat maupun daerah belum menjalankan isi butir ke-6 dari perjanjian Maluku di Malino.

Isinya adalah pembentukan tim investigasi independen nasional untuk menyelidiki keberadaan RMS, FKM, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan RMS Kristen.

"Kita sudah mempunyai hukum untuk menyelesaikan konflik Maluku yakni dengan adanya perjanjian Malino II, namun nampaknya hukum ini tidak ditegakkan oleh aparat pemerintah yakni PDS, maka kekerasan berlangsung terus di bumi Maluku walaupun diterapkan darurat militer, kata Mandagi.

Untuk itu, ia mengajak seluruh rakyat Maluku baik Islam maupun Kristen mencari jalan bersama mengatasi persoalan yang ada.

"Bila diterapkan darurat militer maka, kekerasan akan semakin menjadi-jadi, konflik akan terus berlangsung dan korban manusia akan terus bertambah, dan satu saat seluruh rakyat Maluku akan habis," kata Uskup Mandagi. (GCM/*)